Paripurna DPRD Kabupaten Lingga, Penjelasan Ranperda Dan Tanggapan Fraksi Fraksi .

kL -Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lingga dengan agenda Ranperda yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin Di dampingi dan oleh Wakil Ketua I Aziz Martindaz, S.Pd . beserta Anggota dan Bupati Lingga M.Nizar.S.Sos
Dalam kesempatan ini Bupati Lingga menyampaikan beberapa Ranperda, antara lain Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 serta Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut (senin,13/06/2022).
Dalam penyampaiannya Ranperda tersebut ada beberapa tanggapan dari fraksi di DPRD Kabupaten Lingga diantaranya
1. Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Raja Muchsin, SE, agar pemerintah tetap fokus di sektor Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sedangkan untuk ranperda pemberdayaan suku laut agar bisa memberikan jaminan kepada masyarakat suku laut untuk mendapatkan haknya sesuai Tradisi dan adat Istiadatnya.
2. fraksi Golkar yang disampai oleh Said Trizwanda Lutfhi, perlunya mengupayakan perbaikan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah serta dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang bermartabat ujar
3. fraksi demokrat perjuangan bangsa yang disampaikan oleh Sui Hiok menginginkan dalam pembahasan yang dilakukan harus mengkaji secara mendalam melibatkan perangkat yang memperhatikan seluruh.
4. fraksi keadilan pembangunan dalam hal ini disampaikan oleh Anwar, A.Md. Perlunya realisasi indikator dan capaian kinerja laporan pertanggungjawaban APBD TA 2021, bidang pendidikan, kesehatan mtetap menjadi fokus utama dari fraksi keadilan pembangunan sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat suku laut fraksi keadilan pembangunan sangat mendukung ranperda tersebut guna memajukan masyarakat suku laut.
Dengan adanya tanggapan dari setiap Fraksi DPRD Kabupaten Lingga Bupati Lingga mengucapan terima kasih kepada setiap fraksi terhadap tanggapan Ranperda yang disampaikanya, dan ini akan menjadi koreksi bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan Ranperda tersebut.
Sidang Paripurna Ranperda ini juga di hadiri oleh kepala OPD, camat/lurah, kades/BPD dan tokoh masyarakat.( Rilis/ Redaksi)