KL – Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga Aang Abubakar mengatakan, Lingga belum difasilitasi Balai Karantina Ikan dan Pengendali Mutu (BKIPM).
“Lingga belum ada, saat ini kami sedang jajaki BKIPM untuk menempatkan wilayah kerjanya di sini, khususnya di Kepulauan Senayang,” kata dia di Daik Lingga,
Dikatakan, keberadaan balai karantina ikan di Lingga akan sangat membantu DKP dalam hal pencatatan jumlah sumberdaya ikan yang keluar atau di ekspor dari kabupaten tersebut.
“Kalau Lingga ada wilayah kerja balai karantina, kami bisa tahu jumlah ikan yang keluar,” ungkap Aang.
Hal lain yang lebih penting dari itu, mengenai keberadaan balai karantina supaya dapat memenuhi regulasi pemberian Surat Keterangan Asal (KSA) hasil tangkap nelayan.
“Kalau kami bisa keluarkan surat keterangan asal (SKA), disitulah akan memberi celah penghasilan PAD bagi Lingga dari sektor perikanan ini,” terangnya.
Menurutnya, Kabupaten Lingga dengan geografis kepulauan yang luas lautnya mencapai 96 persen dari total luas daerah belum dapat menikmati PAD dari sektor perikanan. Sementara data ikan keluar milik sejumlah penampung ikan, menunjukkan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya.
“Informasi data penjualanan ikan dari seorang penampung di Desa Tajur Biru, Kecamatan Senayang, mencatat sekitar 8.600 Ton ikan terjual setiap tahunnya. Ini menunjukkan berapa besarnya sektor perikanan kita,” jelasnya.
Kata Aang lagi, selama ini Lingga hanya jadi penonton dari kegiatan ekspor ikan hasil tangkap nelayan setempat, yang cek point di Belakang Padang Kota Batam maupun Moro Kabupaten Karimun.
“Lingga tak punya catatan jumlah potensi ikan yang keluar. Kami hanya jadi penonton. PAD dari hasil ekspor perikanan kami justru masuk ke daerah lain,” tuturnya.
Bila di asumsikan dengan pendapatan sebesar 2,5 persen saja, sambung Aang, setiap kegiatan penjualan ikan, maka akan sangat membantu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga.
Kedepan dia sangat berharap, BKIPM dapat segera menempatkan wilayah kerja karantina di Kabupaten Lingga. Setidaknya, keberadaan kantor karantina akan sedikit membantu daerah itu mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanannya.
“Dari tujuh Kabupaten/kota, hanya Lingga yang tidak punya wilayah kerja karantina, bahkan Batam dan Karimun lebih dari satu. Kami sangat berharap BKIPM hadir juga di Kabupaten Lingga,” pungkasnya. (mrs/Red)
