KL- Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan sosialisasi transaksi non tunai di hadiri Bupati Lingga H Alias Wello, Sekda Lingga Jurmadi Esram dan seluruh OPD se-Kabupaten Lingga, di ruang rapat Lingga Pesona Daik Lingga, Senin (16/4).
Acara yang digelar selama satu hari tersebut menghadirkan narasumber dari Direktur Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dari Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Dr Sumule Tumeo, SE, MM, dan Kepala Seksi Wilayah I Derektorat Pelaksanaan dan Pertanggung Jawban Keuangan Daerah Kemendagri Elsa Natalia Sinu Lingga, S, Sos, MSi.
Sekrtetaris BPKAD Lingga Muhammad Nuzur mengatakan, dengan transaksi non tunai dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akun table dan transaparan.
Dikatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman cara pengelolaan keuangan non tunai serta menyediakan sumber daya manusia, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan impelementasi pemahaman dan ketentuan yang berlaku.
“Supaya tujuan kita ini dapat berjalan, kita melibatkan pejabat keuangan di seluruh OPD, bendahara OPD, yang di ikuti 80 peserta. Kita harap apa yang di sampaikan narasumber, semoga ssosialisasi ini bermanfaat dan menambah wawasan peserta,” ungkapnya, Senin (16/4).
Bupati Lingga H Alias Wello dalam arahannya menyampaikan, pembekalan masalah non tunai dapat di pahami peserta. Dia mengaku, mengadakan acara seperti ini tidaklah gampang, apa lagi mendatangkan narasumber sangat sulit tapi tetap dilakukan demi kabaikan Kabupaten Lingga.
“Regulasi kebijakan terus lahir, untuk memperkecil resiko keuangan akibat kelalaian dan menjadi atensi pemerintah dalam meminimalisir angka korupsi sampai zero,” ujarnya.
Dia menyebutkan, di media-media baik elektronik, cetak dan online, menghiasi tentang korupsi sampai ke operasi tangkap tangan. Adanya aturan tersebut, supaya kita patuh dan menjadi baik dan mencegah tindakan korupsi dengan lahirnya aturan.
“Hari ini kita dapat penjelasan dari narasumber tentang transaksi non tunai.
Meski kita terdiri dari pulau-pulau. Kami punya komitmen itu, tapi tidak dapat dilaksanakan secara utuh tapi secara perlahan, semua itu disebabkan keterbatasan,” paparnya.
Manfaatkan transparansi dalam mengelola keuangan, sambung Alias Wello, lakukan sebaik mungkin, supaya dapat meminimalisir tindakan koruptif yang di sebabkan besarnya peluang dari pelaku koruptif itu sendiri.
“Terpenting moral kita, bagaimana kita menghilangkan sifat koruptif itu sendiri.
Kami bersyukur sekali adanya pejabat pusat memberi pemahaman seperti ini membuat kami lebih paham dan tidak bertantangan dengan aturan. Pengabdian kita sebagai abdi, buat daerah kita biar lebih maju,” tutupnya”. (mrs/Red)
Sosialisasi Transaksi Non Tunai Cegah Pelaku Korupsi di Kabupaten Lingga
