KL – Pemkab Lingga di tengah kondisi keuangan yang belum stabil saat ini sangat membutuhkan pemasukan dana untuk menjalankan roda kepemerintahan. Ditambah masih banyak dana dari Provinsi yang belum masuk ke meja Pemkab Lingga, diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH) dan pajak kendaraan.
Menurut Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Lingga, Mulkan Azima, dana DBH kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Kepri bukan tidak akan diserahkan melaikan ditunda mengingat kondisi keuangan Provinsi yang juga mengalami defisit.
“Bukan Pemkab Lingga saja yang belum mendapat dana tersebut, Kabupaten-Kota lain juga belum,” ujar Mulkan.
Mulkan juga menjelaskan jika Pemkab Lingga bersama sejumlah Anggota Dewan Komisi III telah menanyakan prihal tersendatnya dana tersebut ke Pemprov Kepri belum lama ini. Namun mereka mendapat jawaban jika dana DBH ditunda penyerahannya.
Kabupaten Lingga mengusulkan dana DBH pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 3,2 milyar. Namun Mulkan mengatakan total yang diajukan tersebut tergantung dari persetujuan Gubernur.
Dengan tertundanya sejumlah dana dari Pemprov Kepri, Mulkan mengatakan, Pemkab Lingga belum dapat melakukan sejumlah kegiatan karena kekosongan anggaran. Sedangkan sejumlah kebijakan telah dilakukan Pemkab Lingga salah satunya dengan mengurangi tenaga honorer.
Selain dana DBH kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi juga belum menyerahkan dana pengentasan kemiskinan (Taskin) kepada Pemkab Lingga. Namun Mulkan mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Pemprov Kepri, saat itu mereka mendapat jawaban kalau dana dana Taskin didahulukan dan akan diserahkan dalam tahun ini.
“Provinsi mengatakan akan mengutamakan dana Taskin terlebih dahulu untuk dicairkan,” ujar Mulkan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lingga Nurdin Fraksi PPP berang saat menanggapi prihal tersendatnya sejumlah dana tersebut. Menurutnya, Gubernur saat ini kurang mengerti terhadap kebutuhan masyarakat kecil yang sangat bergantung dengan program ini.
Dia juga menceritakan, kalau Provinsi telah berjanji satu minggu mencairkan dana tersebut dalam pertemuan saat itu, namun hingga saat ini Nurdin mengatakan, Provinsi belum juga mencairkan dana tersebut.
“Saya minta Gubernur harus memperhatikan masyarakat kecil terlebih program RTLH ini,” ujar Nurdin. (rio/Sam)
