KL – Lakukan pemantapan bebas korupsi bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan desa se-Kabupaten Lingga, Pemkab Lingga undang pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Aula Hotel PIH Batam Center,
Basaria Panjaitan selaku Wakil Ketua KPK
RI menyarankan Pemkab Lingga menerapkan sistem pemerintahan E-Goverment untuk mendukung tercapainya misi Kabupaten Lingga bebas dari korupsi.
“Penerapan dengan sistem E-Goverment, semua akan terang bebderang, by sistem-nyapun akan tampak jelas, jadi masyarakatpun bisa dengan mudah memantau,” ungkapnya memberi saran, sekaligus pembicara dihadapan OPD dan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga,
Dia sangat mengapresiasi keseriusan Bupati Lingga H Alias Wello untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Bahkan dia akan mengupayakan pendampingan seperti permintaan yang di ajukan kepala daerah ke KPK.
Basaria juga mengaku, Tahun 2016 lalu, KPK ada melakukan pendampingan di beberapa daerah seperti, Provinsi Banten, Riau dan Sumatera Utara.
Tiga provinsi tersebut menjadi fokus KPK karena telah banyak gubernurnya terjerat permasalahan korupsi.
Selain itu pula, tiga provinsi lain yang juga mendapat pendampingan KPK seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh. Tiga provinsi ini didampingi karena mendapat program otonomi khusus, dimana anggaran yang di kelola berjumlah triliunan.
“Itu atas permintaan mereka untuk di dampingi. Kepri tahun lalu tidak masuk, tahun ini akan kita pilih, dengan cara menempatkan orang-orang kami di tempat tersebut. Kita tidak buka cabang,” paparnya.
Mengenai penerapan E-Goverment, salah satu cara yang dilakukan KPK yakni dengan memberi pelatihan khusus di beberapa daerah yang menurut penilaiannya sudah relatif baik dalam menerapkan sistem tersebut.
“Salah satunya Surabaya dinilai relatif baik, tingkat kabupaten, Bogor dan Bandung, kalau provinsi, Bali. Beberapa itu sudah memakai sistem elektronik pemerintahan, mulai dari usulan musrenbang, perencanaan, hingga penganggarannya dipaparkan secara transparan menggunakan sistem itu,” tuturnya.
Pola seperti ini, menurutnya, sangat mendukung terciptanya pemerintahaan yang bersih dari tindakan korupsi. Hanya saja, tidak semua daerah mau menerapkannya.
“Kalau di Lingga sudah ada internet, mestinya sudah bisa menerapkan ini. Programnya itu mereka buat simple. Bahkan sangking mudahnya, kita melihat tidak perlu dari komputer,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Lingga Alias Wello dalam sambutan singkatnya saat kegiatan tersebut menyampaikan, niat besar Kabupaten Lingga untuk bebas korupsi. Atas alasan itulah, Pemkab Lingga mengundang lembaga besar KPK, agar mendukung upaya Kabupaten Lingga mewujudkan cita-cita terbebas dari tindak korupsi, menuju Lingga Terbilang 2020.
“Banyak potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemerimrahan yang kapan saja bisa menjerat para pejabat. Dengan kedatangan ibu kemari, kami mengharapkan Kabupaten Lingga mendapat semacam bimbingan atau pendampingan dari KPK kedepan,” harap H Alias Wello.
Dia bersama wakil bupati berkomitmen, kabupaten yang ia pimpin hingga akhir Periode Tahun 2021 itu harus benar-benar bersih dan bebas dari kata korupsi. Mrs/Red).
