KL – LINGGA , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga menargetkan pa tahun 2013 nanti, untuk pembangunan di daerah perbatasan. Hal ini tentu saja pihak Bappeda akan berkoordinasi dengan pihak Provinsi Kepulauan Riau untuk memprioritaskan pembangunan di daerah – daerah perbatasan.
Untuk itu Ketua Bappeda ketika di temui diruang kantornya mengatakan, Pihaknya saat ini sedang meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan pembangunan melalui dana APBD Provinsi dan APBN dengan para satuan kerja di Provinsi.
“Harapan kita pada tahun 2013 nanti, program – program dalam penggunaan APBD Provinsi dan APBN lebih mengarah pada program pembangunan di daerah – daerah perbatasan dan kesejahteraan perangkat pemerintah di daerah perbatasan, ucapnya Senin (16/04)
Untuk itulah kepala Bappeda Lingga memfokuskan pembangunan pada Pulau Pekajang dan Pulau Berhala yang merupakan daerah perbatasan. Dan pihaknya juga akan mengusahakan agar satuan kerja di Provinsi mengutamakan tapal batas daerah dan tidak hanya melakukan pembangunan dan non fisik saja. Namun pemberian tunjangan / insentif tidak hanya di berikan pada guru dan tenaga kesehatan saja tetapi pada para perngkat Desa juga, mengingat jarak tempuh dengan ibukota yang sangat jauh, tambahnya Senin (16/04)
Sebelumnya Bupati Lingga, H Daria juga mengatakan, penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh Pemkab Lingga saat ini masih terfokus pada masalah perkembangan kondisi perekonomian dalam penyiapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
“Bagaimanapun juga, ketersediaan dana untuk belanja dan pendapatan daerah tidak terlepas dari perkembangan dan prospek perekonomian masyarakat di Kabupaten Lingga ke depannya,” ungkapnya
Selain itu dari sumber Bappeda kabupaten Lingga, mengatakan untuk tahun ini APBN telah menganggarkan dana sebesar 8 miliyar lebih untuk pembangunan sistem air bersih di Sebangka, dan 16,8 Milyar untuk Desa Mepar sebagai pintu gerbang wisata, dan Tempat Pembuangan Akhir di Singkep kabupaten Lingga sebesar 13,6 Milyar. Semuanya di kelola oleh Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau. (KL – red)
