KL – Bupati Lingga H Alias Wello secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Lingga, di Balai Agung Junjungan Negeri (Aula Kantor Bupati),
Dalam pidatonya, H Alias Wello berprinsip, Musrenbang merupakan tonggak pembangunan Lingga untuk tahun depan, dia mengajak, seluruh mitra, baik eksekutif maupun legeslatif serta elemen masyarakat untuk berkomitmen membangun Lingga kedepan, karena Musrenbang adalah komitmen bersama.
“Musrenbang ini merupakan tonggak pembangunan tahun depan, jadi kita dituntut harus serius dan cermat untuk menyukseskan pembangunan secara bersama-sama,” ungkap, H Alias Wello.
Menurutnya, Kabupaten Lingga kalau tidak ada diperhatian serius dari provinsi, maka akan susah berkembang, dia beralasan, karena sangat Lingga berbeda, mulai infrastruktur yang terbatas, disamping itu pula Lingga tersandra dengan kondisi geografis. Dulu primadona kita sektor tambang. Tapi tak sesuai dengan harapan. Nah sekarang ini ada barang di depan mata yang bisa dikelola salah satunya sektor pertanian.
“Kita berharap Musrenbang ini dapat sejalan dengan sembilan visi misi gubernur. Dengan 30 persen anggaran itu diprioritaskan di Lingga. Karena di Lingga juga terjadi persoalan defisit, sehingga pembangunan di Lingga bersumber dari APBD Lingga Rp750 M sekian, kewalahan dan perlu pencermatan dan prioritas.
Ketua DPRD Lingga H Kamaruddin Ali mengatakan, pusat harus memberikan dukungan dan dorongan atas Program ketahanan Pangan. Karena yang dicanangkan Bupati Lingga tersebut program percetakan sawah, yang nantinya akan menguntungkan semua pihak. “Jika program ini berhasil sangat luar biasa. Kebutuhan Lingga 12.000 ton Beras pertahun sisanya bisa mensuplai pangan ke Kepri,”ujarnya.
Kamaruddin juga menyingung terkait pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan. Seperti dunia pendidikan terkait pembangunan fisik, diantaranya rumah guru, serta urusan pendidikan ada beban daerah yang harus dikurangi. Begitu juga dengan, pelayanan kesehatan masih minim perlu ditingkatkan. Sementara aspek pertumbuhan ekonomi masih lemah, termasuk sektor Tambang yang hancur-hancuran.
“Seharusnya di perlukan kajian. Itu kewenangan provinsi. Begitu sporadiknya tanpa ada aspek Amdalnya. Saya minta kepada pak Bupati agar izin di kembalikan ke Gubernur agar di tata ulang lagi dan Menajemen tata lingkungan hidup yang berkesinambungan,” pintanya.
Pada pembukaan Musrenbang Kabupaten Lingga di hadiri FKPD, SKPD, unsur kecamatan, desa, tokoh adat, agama serta elemen masyarakat lainnya, membuat ruang Balai Agung Junjungan Negeri Kabupaten Lingga di padati oleh undangan dan peserta ketika Musrenbang akan dibuka secara resmi oleh Bupati. (Mrs/Sam)
