KL – Target APBD Kabupaten Lingga masih belum jelas, hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lingga H Muhammad Ishak, diruang kerjanya,
Dia mengatakan, rancangan besaran belanja pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanjan Daerah (RAPBD) Kabupaten Lingga Tahun 2017 sangat tergantung pada pada kekuatan asumsi pendapatan Daerah , sedangkan sampai saat ini, Daerah belum menerima berapa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat untuk Daerah, begitu pula dengan DBH dari Provinsi Kepri.
“Sekarang ini, kita cuma bisa berasumsi dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sangat kita harapkan sekali, kedepan ada peningkatan untuk mengisi pundi-pundi APBD kita, dengan strategi yang baru,” ungkap H Muhammad Ishak.
Cuma Tahun depan untuk mengurus pendapatan sudah ada SKPD tersendiri, sambung pria berpegang pada adat ini, yang nama SKPD-nya Badan Pendapatan.
Adanya SOTK tersebut, peran SKPD untuk pendapatan Daerah sangat strategis, selain akan berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat, mereka juga akan dapat menggali sumber pemdapatan asli Daerah.
“SKPD ini sangat strategis sekali dalam mengupayakan peningkatan APBD Kabupaten Lingga pada Tahun 2017 nanti. Mereka akan dapat mengoptimalkan dan fokus dalam upaya mencari atau menggali sumber pendapatan untuk Daerah,” jelasnya.
Dilihat dari potensi PAD, ada beberapa sumber yang berpeluang depat ditingkatkan, baik itu dari PBB, retribusi, galian C, IMB dan lain-lain yang sifatnya bersumber untuk pendapatan Daerah.
“Maka dari itu, setelah dilantik para pejabat yang menduduki jabatan yang kita maksud segera action untuk menyusun langkah-langkah dan strategi serta berkoordinasi dengan SKPD yang terkait,”
Dalam diam dia menganalisa tentang pendapatan tersebut, bukan karena dia seorang Kepala Bappeda, namun selaku tim penyusun SOTK baru. Dia berkeyakinan sekali, apa bila pendapatan diurus oleh SKPD tersendiri dan lebih diberi kewenangan, sudah barang tentu lebih dapat berimprovisasi dan fokus mengurus pendapatan.
“Kalau boleh saya buka kembali, sebenarnya masalah ini sejak lima tahun lalu saya sudah berharap, bidang pendapatan diurus oleh SKPD tersendiri, supaya lebih fokus dalam bidang pendapatan. Kita sangat yakin, cara seperti ini akan tercapai,” paparnya.
Memantapkan kinerja SKPD yang dimaksud, SKPD yang terkait yang berpotensi memiliki sumber PAD, baik itu dari Dinas Perhubungan, PU, Dinas Pariwisata, Perizinan, serta kecamatan, desa, juga harus memberikan dukungan yang kuat terhadap kerja Badan Pendapatan Daerah nantinya.
“Untuk mengimplementasikannya, rapat koordinasi rutin dan berkala, wajib dilakukan, dan perlu membuat target, serta perlu membuat langkah-langkah dan evaluasi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu pula, daia juga berpesan dan perlu diingat, didalam menggali dan mengoptimalkan PAD, Pemkab Lingga harus ada memberikan pelayanan terlebih dahulu sesuai aturan dan tidak membebani masyarakat.
“Saya berharap semua SKPD dan kita semua tidak meminta meningkatkan belanja, tetapi mari kita berfikir, bagaimana cara meningkatkan pemdapatan kita,” imbuhnya, (Mrs/sam)
