LINGGA – Bupati Kabupaten Lingga melalui Kepala BKD, mengirimi surat Ke Mendagri pada senin 19/11/12. Hal ini dilakukan dengan maraknya pemberitaan tentang PNS, yang menduduki Jabatan struktural meskipun sudah pernah dihukum penjara.
Hal ini disampaikan bupati Lingga ke rekan-rekan media, di sela – sela kegiatan pertemuan bupati dengan pengusaha tambang. Yang diadakan di kediaman bupati Lingga Daik Lingga. Dalam kesempatan tersebut bupati menyampaikan telah memerintahkan kepala BKD. Untuk mengantar surat ke kementerian dalam Negeri, untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai penangangkatan Tujuh narapidana yang pernah menjalani hukuman tersebut.
“ saya sudah kirim surat ke mendagri, dan kepala BKD langsung yang mengantar “ tutur Daria
Selain itu Kepala badan kepegawaian Kabupaten Lingga, Syamsudi. Ketika di konfirmasi melalui pesan singkat. Membenarkan hal tersebut.
“ ia benar, sekarang saya sedang di perjalanan ke jakarta, untuk mengantarkan surat dari Bupati Lingga “ tulis samsudi melalui sms.
Tujuh mantan narapidana ini, lima diantaranya merupakan mantan narapidana Korupsi, dan duanya tersandung kasus penipuan tanda tangan, dan kasus Narkoba. Yang rata – rata p-ernah di hukum 1, 5 tahun penjara. Namun ke tujuh mantan narapidana tersebut hingga saat ini masih penjabat, jabatan penting di Pemerintahan Kabupaten Lingga.
Terdengar kabar bahwa, mendagri telah mengirimi surat ke bupati untuk menindaklanjuti ketujuh pejabat tersebut, karna dianggap bertentangan dengan undang-undang pokok kepegawaian dan diatur Peraturan Pemerintah (PP) 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ketujuh pejabat tersebut ialah, Iskandar Ideris (Kepala Dinas Pekerjaan Umum), Togi Simanjuntak (Kepala Satpol PP), Dedy Zafriadi Noor, (Kadis Pertanian dan Perkebunan), Sularso (Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan), Jabar Ali (Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan), Ridwan (Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Singkep), Baduar Heri (Kabag Tapem Setda), dan Nurmadiah (Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo)
