Dabo KL-Defisit anggaran 2015 yang dialami Kabupaten Lingga tak lepas dari salah satu sebab Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tidak secara efisien dan efektif dalam penyerapan dengan pelaksanaan pengunaan anggaran daerah yang dilakukan.
Rudi Purwonugroho mantan anggota DPRD Lingga, menyoroti hal tersebut, salah satu penyebab terjadinya Defisit anggaran Kabupaten Lingga adalah Dinas PU berdasarkan fakta pada tahun anggaran 2014 SKPD yang dikomandoi Ikhsan Fansuri ini, satu-satunya instansi yang tidak mendapatkan efisiensi dari defisit anggaran Rp 170 milyar. Malah PU mendapatkan penambahan anggaran hingga belasan milyar dari delapan proyek dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). ungkap Rudi, Senin (08/06/2015)
Selain sebelas proyek yang mendapatkan penambahan anggaran hingga Rp 8,2 milyar, proyek Data Proyek Anggaran Lanjutan (DPAL) tahun 2013 sebesar Rp 26 milyar yang melanggar PP 58/2005 pasal 81 ayat 1 menyebutkan Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah karena DPRD Lingga tidak pernah ikut membahas program ini.
Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lingga pada anggaran 2014 berhutang 134 Milyar kepada pihak ketiga (kontraktor), hal tersebut diperburuk dengan menurunnya dana bantuan pusat tahun 2015, berdampak luas pada mata anggaran yang mengalami defisit hingga Rp300 milyar. Hal ini membuat ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) diberhentikan sepihak karena SKPD tidak memiliki anggaran untuk memberikan honor, tertundanya berbagai kegiatan disektor pendidikan dan kesehatan hingga penghentian pembayaran Tunjangan Daerah (Tunda) untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Hal serupa yang menuding Dinas PU merupakan salah satu Penyebab terjadinya defisit, di ungkapkan salah seorang Kepala Dinas (Tidak ingin disebutkan namanya), mengatakan, Dinas PU merupakan dinas yang seharusnya bertanggung jawab, dari 134 Milyar hutang Kabupaten, sekitar 86 Milyar adalah hutang yang disebabkan pelaksanaan proyek yang ada di dinas Pekerjaan Umum, sayangnya justru disaat mengalami defisit seperti ini dimana SKPD lain dipaksa harus melakukan efisiensi hingga 65%, Dinas PU justru mendapatkan prioritas dalam penggunaan anggaran. (Rie)
