Lanjut – KL, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Singkep pesisir, merupakan musrenbang pertama kali di gelar di desa lanjut, selasa (25/2) di Gedung Bestari, air pelangi desa lanjut kecamatan singkep pesisir.
Dalam sambutannya sekaligus membuka musrenbang tingkat kecamatan singkep pesisir, Camat Singkep Pesisir, Dadang Setia Budi, Musrenbang Tingkat Kecamatan Singkep Pesisir, merupakan yang pertama kali digelar setelah pemekaran, ada enam desa dikecamatan singkep pesisir, yang dapat mengajukan rencana pembangunan di desa masing-masing,
“Semoga apa yang telah menjadi usulan oleh kades masing-masing desa mendapat prioritas serta dapat ditindak lanjuti di musrenbang tingkat kabupaten nantinya,” sebut Dadang, selasa (25/2).
Enam kepala desa telah menyampaikan berbagai usulan pembangunan fisik bagi desa mereka, berharap apa yang menjadi usulan mereka dapat terealisasi.
beberapa kades juga menyampaikan rasa kecewa karena usulan mereka dari tahun sebelumnya belum terealisadsi samapai sekarang, salah satunya Kades Berindat, Khairiansyah, ianya merasa kecawa karena beberapa usulan yang telah diajukan belum juga terealisasi, “saya merasa heran usulan desa berindat telah disetujui serta DID udah turun namun pembangunan hingga saat ini belum juga dilaksanakan, saya tidak nyangkutnya,” ucapnya kesa.
Hal senada juga disampaikan Kades Kote, Anwar, yang beberapa tahun sebelumnya telah mengusulkan masalah air bersih, namun sampai saat ini belum terealisasi, “Kami di desa kote sudah sepakat dengan BPD dan masyarakat, bila pembangunan untuk air bersih belum terealisasi, untuk pembangunan yang lainnya dipending dulu,
“Untuk tahun 2014 dan 2015 ada beberapa yang menjadi prioritas untuk di bangun di desa kote, namun kami lebih mengutamakan pembangunan air bersih terlebih dahulu,” terang Anwar.
Sementara itu, Rudi Purwonuroho SH, Anggota Komisi III DPRD Lingga, yang membidangi, pendidikan, kesehatan dan kesra, menanggapi berbagai usulan dari enam kades, mengatakan, memang berbagai persoalan yang ada terkait masalah musrenbang, saat dilakukan musrenbang dan dibahas di mulai dari tingkat desa, lurah dan kecamatan, namun sampai ditingkat kabupeten selalu menghilang,
“Inilah persoalan yang sering terjadi, saat purna DPRD dan sudah putuskan kemudian menjadi perda, apa yang telah di usulkan tidak keluar malahan yang tidak diusulkan keluar, inilah persoalan yang sering terjadi hampir setiap tahunnya, akhirnya yang kena imbasnya para kades yang jadi hujatan oleh warganya sendiri,” ungkap Rudi.
Lebih jauh politisi PAN ini manyampaikan, Untuk itu kita telah sepakat pada forum pertemuan khususnya di DPRD, usulan-usulan yang memang di usulkan walau tidak sepenuhnya terakomodir paling tidak setiap desa ada satu paket kegiatan,
sebenarnya kami juga telah sepakat bagi desa yang kegiatannya telah terakomodir melalui dana ADD dan dana PNPM tidak perlu lagi diusulkan,
“Walau pun untuk dana ADD sekarang ini sangat luar biasa besarnya, pemerintah pusat melalui Presiden SBY telah menganggarkan hingga mencapai angka Rp1 miliar untuk satu desa, hanya kami tidak tau untuk kabupaten lingga bagaimana realisasinya, hanya kami berpesan agar hati-hati bila dana sebesar itu terealisasi, karena untuk dana sebesar Rp200 juta saja banyak yang bermasalah,” paparnya.
Terlihat hadir pada musrenbang tingkat kecamatan singkep pesisir, Anggota Komisi III DPRD Lingga, Rudi Purwonugroho SH. dan Anggota Komisi 1, Drs.Riono. Ka. Disdinkes Lingga, dr. Ignatius luti, Ka.dis dinsosnakertrans, H.Muslim, Ka.disdikpora, Siswadi, Ka.BPMPD, Said Rudi Fallo, serta perwakilan dari Bapeda, para kades, BPD dan masyarakat. (Puspan)
