KL – Lingga, di akhir tahun 2011 yang lalu beberapa kegiatan Pramuka yang di tengarai Kwartir cabang Lingga, dimana ketuai oleh wakil bupati Lingga, Drs. Abu Hasim, MM. melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan kepramukaan yang di tujukan bagi anggota pramuka dan Pembina pramuka.
Salah satunya karang pamitran di batu berdaun dan Kursus mahir dasar dan Mahir lanjut di Desa kote. Dalam beberapa kegiatan ini peserta merasa di ragukan dengan adanya uang transportasi yang dan uang saku bagi peserta yang tidak sesuai dengan kegiatan dengan anggaran Pramuka yang ada di Pos anggaran sebesar 1 milyar lebih.
Dari informasi yang didapat di lapangan kegiatan karang pamitran di Batu berdaun untuk peserta dari Kecamatan singkep hanya di beri 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah) perorangnya sementara untuk kecamatan lainnya banyak yang merahasiakan. Padahal kegiatan ini tidak menggunakan gedung dan biaya sewa gedung. Pelayanan makanan pada kegiatan ini juga sangat tidak sesuai, dari informasi yang di dapat.
Sementara itu untuk kegiatan Mahir Dasar dan Mahir Lanjut yang dilaksanakan di kampong halaman Wakil Bupati Lingga juga mengalami beberapa masalah, salah satunya dengan adanya pungutan sebesar hamper Rp 250.000 ,- per orangnya yang berupa biaya pendaftaran untuk ikut sebagai peserta sebesar 120 ribu rupiah dan ditambah beberapa biaya administrasi lainnya.
Dari beberapa masalah ini ketua DPRD Lingga H. Kamaruddin Ali, SH mengatakan jika dirinya merasa kecewa mengingat anggaran yang di siapkan untuk kegiatan Pramuka pada 2011 ini sebesar 1 miliar rupiah.
berikut kutipan pembicaraan ketua DPRD dengan salah satu media massa yang kami dapat.
“Dalam APBD Lingga murni tahun 2011 kita floating anggaran sebesar Rp500 juta, dan pada APBD-P kembali diberi Rp500 juta. Untuk pembinaan peningkatan kualitas kepramukaan di Kabupaten Lingga,” Kamis (29/12).
Dikatakan, floating anggaran yang diberikan itu merupakan upaya Pemkab Lingga untuk memajukan dunia kepanduan di Kabupaten Lingga. DPRD Lingga juga mendukungnya, karena menilai gerakan Pramuka adalah sebuah organisasi yang dapat melatih kedisiplinan dan kreatifitas generasi muda di Lingga.
“Seharusnya dengan floating anggaran sebesar itu tidak ada lagi punggutan biaya. Untuk berbagai kegaiatan yang dilakukan. Apalagi Rp500 juta diberikan dalam APBD-P yang waktunya hanya sekitar dua bulan,” paparnya.
Diteruskannya, berkaitan dengan hal itu, DPRD Lingga akan mengirimi surat kepada Inspektorat Kabupaten Lingga. Agar mengecek kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kwartir Cabang Pramuka. Sehingga anggaran yang diberikan kurang dan harus memungut kepada peserta pelatihan.
“Peserta pelatihan ini diharapkan memberikan konstribusi yang nyata kepada anggota Pramuka di Kabupaten Lingga. Seharusnya pererta ini diberikan uang transportasi dan uang saku,” sebutnya.
Dituturkan, kegiatan pelatihan yang dilakukan selama lima hari tersebut telah membuat peserta, meninggalkan keluarga di rumah. Hal ini perlu dihargai dengan cara memberikan uang saku atau transportasi. Seperti layaknya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pegawai.
“Mereka terdiri dari guru-guru dan tenaga medis. Mestinya saat liburan ini dipergunakan untuk keluarga di rumah,” imbuhnya.
Ke depannya ia berharap, Pemkab Lingga dapat mengevaluasi pos bantuan yang diberikan kepada organisasi kepramukaan. “Selama ini belum, terlihat out put posting bantuan anggaran untuk kepramukaan di Kabupaten Lingga. Kepramukaan di Lingga tetap tidak berkembang,” tukasnya.
Sebagaimana diberitakan harian ini kemarin, Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Lingga, Amran mempertanyakan penggunaan dana bantuan kepramukaan dari Pemkab Lingga. Bantuan itu bernilai sekitar Rp1 miliar. Pertanyaan itu mencuat menyusul dipungutnya biaya pelatihan kepramukaan kepada peserta. Pada kegiatan kursus mahir dasar dan lanjutan Kwarcab Lingga selama enam hari, yang baru saja dilakukan di Desa Kote.
“Dalam pelatihan itu para peserta dipungut bayaran untuk berbagai keperluan. Seharusnya dengan adanya bantuan, para peserta pelatihan pembinaan ini tidak perlu lagi membayar. Ke mana anggaran yang diposkan sebesar Rp1 miliar untuk kegiatan pramuka itu,” kata Amran.
Menurutnya, karena pungutan itu banyak keluhan yang dikemukakan peserta pelatihan. Sebab, jumlah pungutan yang diminta panitia dengan alasan biaya makan dan lainnya hingga sekitar Rp250 ribu.
“Selain itu, dalam setiap kegiatan kepramukaan peserta selalu diminta bayaran dengan alasan bermacam-macam,” ujarnya.(Red)
